Tuesday, April 30, 2019

Insiden Kapal Natuna, Wilayah Teritorial Mana Yang Dilanggar ?


Berita Pokerintan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut perbatasan antara Indonesia dan Vietnam masih dibahas dengan alot karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya.
Hal ini untuk mencegah klaim perairan yang menimbulkan konflik antara kedua negara pasca-peristiwa tabrakan antara kapal Vietnam dengan kapal TNI Angkatan Laut KRI Tjiptadi-381 di Natuna Utara, Sabtu (27/4).
JK mengatakan selama ini pembahasan Indonesia-Vietnam masih terkendala karena masing-masing negara berusaha mempertahankan posisinya.
"Pembahasannya lambat ya karena gitu-gitu aja. Semua pihak mempertahankan posisinya. Jadi tinggal diatur sebenarnya itu," kata dia.
Kemlu mengatakan tindakan kapal yang ternyata milik Dinas Perikanan Vietnam itu membahayakan aparat kedua negara.
Tak hanya menabrak KRI Tjiptadi-381, kapal pengawas Vietnam itu juga disebut sengaja menabrak kapal ilegal bernomor lambung BD 979 yang sedang ditunda KRI Tjiptadi-381. Akibatnya kapal ikan Vietnam itu bocor dan tenggelam.




 AGEN JUDI ONLINE TERLENGKAP



Banjir Jakarta, Bencana Tahunan Yang Menghantui Masyarakat Jakarta dari Rezim BTP Sampai Anies


Berita Pokerintan, Banjir menjadi masalah akut yang tak hanya terjadi dalam satu atau dua tahun belakangan. Banjir menjadi 'bencana tahunan' yang kerap datang dan pergi di kehidupan masyarakat Jakarta.
Banjir di Jakarta senantiasa menjadi problematika rutin yang selalu dihadapi oleh nyaris setiap pemimpin ibu kota dari masa ke masa, sejak zaman Maharaja Purnawarman hingga era Gubernur Anies Baswedan.
Bahkan, antropolog sosial asal Belanda, Roanne van Voorst pernah melakukan penelitian ekstensif di salah satu wilayah yang paling rawan banjir di Jakarta.
Dalam bukunya berjudul Tempat Terbaik di Dunia: Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Kawasan Kumuh Jakarta (2018), ia menemukan fakta bahwa banjir menjadi semacam 'ritual' tahunan yang mesti dipersiapkan sedemikian rupa oleh warga yang lingkungannya kerap dihantam banjir. Persiapan itu dinilai penting untuk meminimalisir korban dan kerugian harta.
Tentu banjir tak bisa 'diromantisir' atau 'dinormalisasi'. Banjir mesti segera diselesaikan oleh pihak berwenang. Namun, hal ini selalu menjadi perdebatan lantaran cara atau konsep menangani banjir yang kerap berubah di setiap pergantian rezim.
Lihat saja perbedaan cara mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani banjir di Jakarta.

BTP: Normalisasi Sungai

Salah satu solusi yang ditawarkan BTP adalah normalisasi sungai guna mencegah potensi terjadinya banjir. BTP yakin masalah banjir yang kerap melanda wilayah ibu kota dapat diselesaikan dengan melakukan normalisasi terhadap seluruh sungai dan waduk.
"Normalisasi sekarang kan masih belum selesai, belum cukup. Sedangkan hujannya terus-menerus. Jadi, tunggu sampai normalisasi selesai," kata BTP saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Selasa(21/2/2017) seperti dilansir dari Antara.
Menurut BTP, air di sungai maupun waduk dapat meluap apabila hujan terus mengguyur. Terlebih, apabila daya tampung air pada sungai dan waduk berkurang akibat bangunan yang berdiri di atas atau bantarannya.
"Oleh karena itu, kalau hujan deras terus-menerus, berarti harus sediakan wadah atau tampungan air yang lebih besar. Sungai-sungai dan waduk-waduk harus diperlebar lagi," ujar dia.
BTP menuturkan banyaknya bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai mengakibatkan penyempitan, sehingga daya tampungnya ikut berkurang.
Program normalisasi sendiri dikenal dengan penggusuran permukiman di bantaran sungai dan warga dipindahkan ke rumah susun. Daerah aliran sungai itu lalu dilebarkan dan dibeton demi menampung limpasan air dari daerah hulu saat musim hujan.

Anies: Naturalisasi Sungai dan Vertikal Drainese

Konsep BTP dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta mulai goyang menjelang Pilkada 2017, terlebih masuknya Anies ke dalam gelanggang diskursus kebijakan publik Jakarta.
Sejak kampanye, Anies sudah getol mengkritik kebijakan BTP yang masih saja menggunakan sistem drainese berbasis hotizontal. Anies menilai harusnya cara mencegah banjir adalah dengan membuat sistem drainese berbasis vertikal.
"Kami menawarkan konsep vertikal drainase bukan horizontal drainase," ucap Anies di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).
Menurut Anies, banjir tidak cukup dialirkan ke laut seperti konsep horizontal drainase. "Yang tepat itu pengelolaan vertikal drainase yaitu banjir tetap dimasukan ke bumi, bukan horizontal drainase."
"Cara seperti itu harapannya mampu mengurangi volume air di sungai, sebab air sudah masuk ke dalam tanah. Kedepannya Jakarta bisa terbebas banjir karena vertical drainase bukan horizontal drainase," jelasnya.
Tak hanya itu, salah satu upaya Anies menangani banjir adalah dengan program 'naturalisasi sungai' -- nama yang agak mirip dengan program BTP, seperti upaya menandingi.
Naturalisasi merupakan program yang dibicarakan Gubernur Anies Baswedan sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Anies menolak pendekatan normalisasi sungai yang diusung era pemerintahan Ahok.
Sementara program naturalisasi yang ditawarkan Anies adalah dengan menghidupkan ekosistem sungai dan waduk, salah satunya mengembangkan tanaman di tepi sungai. Dalam kampanye tahun lalu, Anies menolak pembetonan dan penggusuran pemukiman di bantaran sungai.
Namun, hingga April 2019--artinya sudah lebih dari setahun Anies menjabat--program tersebut tak kunjung terealisasi. Konsep riilnya pun masih tak jelas.
Hal itu dikritik habis-habisan oleh DPRD DKI Jakarta bahkan oleh WALHI Nasional, mengingat program tersebut membawa embel-embel "menghidupkan ekosistem sungai dan waduk."
Banjir pun kembali menerjang Jakarta akhir April ini. Namun, seperti kehabisan ide, Anies hanya melontarkan janji lama yakni menjalankan vertical drainese serta menunggu rampungnya pembangunan waduk dan bendungan.
Anies pun melempar tanggung jawab atas belum rampungnya pembangunan waduk dan bendungan kepada pemerintah pusat lantaran hal itu bukan program pemprov DKI.




 AGEN JUDI ONLINE TERJAMIN




Bhutan, Sebuah Negara Terisolasi Dengan Segala Keunikannya


Berita Pokerintan, Fakta unik negara Bhutan yang jarang diketahui oleh banyak orang, termasuk adanya perawatan kesehatan gratis hingga tidak adanya tuna wisma disana.
Negara yang terletak di antara India dan China ini ditutup untuk para turis hingga 1974.
Meski sempat ditutup namun kini wisatawan bisa mengunjungi Bhutan dan harus siap dengan banyaknya peraturan yang mereka tetapkan.
Walaupun sudah mulai terbuka dan menerima kunjungan wisatawan, namun Raja Bhutan masih berusaha membatasi jumlah wisatawan menggunakan banyak metode berbeda.
Dilansir dari Bright Side, ada 9 fakta unik dari Bhutan yang jarang diketahui.
1. Bhutan tidak memiliki internet dan TV
Di Bhutan, TV dan internet secara resmi dilarang hingga 1999.
Karena tidak ingin membuat warganya merasa terisolasi, akhirnya Raja memutuskan untuk membatalkan peraturan ini.
Dalam hal ini, Bhutan adalah negara terakhir di dunia yang mulai menggunakan televisi.
2. Tidak ada warga yang kehilangan tempat tinggal 
Fakta menarik dari Bhutan berikutnya adalah tidak ada orang yang tinggal di jalanan.
Jika seseorang kehilangan rumah, warganya hanya perlu pergi menghadap Raja.
Raja akan memberi mereka sebidang tanah, di mana mereka dapat membangun rumah dan menanam sayuran.
3. Perawatan kesehatan gratis
Setiap penduduk Bhutan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis gratis.
Baik pengobatan tradisional maupun klasik sudah umum di lakukan di Bhutan.
Menariknya lagi seseorang juga dapat memutuskan metode apa yang digunakan untuk pengobatannya sendiri.
4. Larangan merokok
Raja Bhutan memberlakukan undang-undang yang melarang penanaman, panen, dan penjualan tembakau di negaranya.
Bahkan peraturan ini juga berlaku bagi turis yang datang ke Bhutan.
Meskipun mereka telah berhasil mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk melintasi perbatasan, turis tetap harus membayar sejumlah biaya yang besar besar jika ingin membawa rokok.
5. Peduli dengan hewan dan alam
Warga negara Bhutan sangat memperhatikan ekologi dan alam.
Bahkan, mereka pun juga memberikan perhatian khusus pada penanaman pohon.
Pada 2015, Bhutan mencetak rekor dunia penanaman 50.000 pohon hanya dalam kurun waktu satu jam.
6. Memiliki peraturan yang ketat kepada wisatawan yang datang
Meskipun Raja telah membuka akses bagi wisatawan untuk mengunjungi negara Bhutan.
Namun, wisatawan tidak mengizinkan untuk mengakses dan mengeksplore seluruh wilayah di negaranya.
Di negara ini, kamu hanya boleh bepergian dengan pemandu wisata resmi.
Kamu juga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa berjalan-jalan sendiri di Bhutan.
Sementara itu, hanya ada satu maskapai yang mengoperasikan semua penerbangan dari dan ke luar negeri.
7. Larangan warga Bhutan menikah dengan orang asing
Warga di Bhutan dilarang untuk menikah dengan orang asing.
Raja melakukan segala macam cara untuk tetap menjaga keunikan dan keterasingan mereka dari seluruh dunia.
8. Di Bhutan tidak ada lampu lalu lintas
Di ibu kota Bhutan, tidak ada lampu lalu lintas untuk mengatur jalan raya.
Meskipun begitu, ketiadaan lampu lalu lintas bukanlah sebuah masalah bagi mereka.
Untuk mengatur kendaraan yang melintas, rambu jalanan diatur dengan tangan.
9. Warga Bhutan suka melukis di rumah mereka
Warga Bhutan suka mendekorasi rumah mereka, mereka suka menggambar burung, binatang, dan pola yang berbeda di dinding.
Rumah tradisional mereka adalah bangunan agak kecil yang terdiri dari tiga lantai.
Lantai dasar adalah ruang untuk memelihara hewan, ruang tidur dan keluarga terletak di lantai dua, dan lantai tiga digunakan untuk menyimpan jerami.




 AGEN JUDI ONLINE TERAMAN










Bupati Talaud Dicokok Kpk Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.


Berita Pokerintan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Panalip dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
Dua orang tersangka lainnya adalah tim sukses Bupati Kepulauan Talaud Benhur Lalenoh (BNL) dan Pengusaha Bernard Hanafi Kalalo (BHK). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
Basaria menerangkan sempat terjadi komunikasi antara pihak terkait bahwa barang tersebut akan diantar ke Sri Wahyumi. Barang itu rencananya akan diberikan saat ulang tahun Sri Wahyumi.
Sebelum barang-barang tersebut dibawa ke Talaud, pada Senin (29/4) malam, tim KPK mengamankan Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo, dan sopir Benhur di sebuah hotel di Jakarta. Mereka pun langsung dibawa ke kantor KPK
"Diamankan sejumlah barang yang diduga merupakan fee proyek. Tim Kemudian mengamankan anak BHK (Bernard Hanafi Kalalo) pukul 04.00 WIB pagi di salah satu apartemen di Jakarta," kata Basaria.
Setelah itu, mengamankan sejumlah tersangka di Jakarta, pagi harinya, tim mengamankan sejumlah pihak di Manado. Pertama, kata Basaria KPK mengamankan seorang Ketua Pokja bernama Ariston Asoseng pada sekitar pukul 08.55 WITA.
Pukul 11.35 WITA, KPK menangkap Bupati Kepulauan Talau Sri Wahyumi di kantornya.
Dari operasi itu, KPK menyita sejumlah barang bukti mulai dari tas, jam tangan, hingga perhiasan. Barang-barang itu diduga sebagai pemberian suap untuk Sri dari pengusaha.
"Barang bukti yang diamankan bernilai sekitar Rp 513.855.000," kata Basaria


Gedung Merah Putih KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino) Total 513 juta itu terdiri dari berbagai barang mewah, di antaranya tas tangan merek Channel senilai Rp97.360.000, tas Balenciaga senilai Rp 32.995.000, jam tangan Rolex senilai Rp224.500.000, anting berlian Adelle Rp32.075.000, cincin berlian Adelle Rp 76.925.000, dan uang tunai Rp50 juta.
Setelah diperiksa, KPK kemudian menetapkan Sri Wahyumi, Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa terkait revitalisasi pasar.
Pasal yang disangkakan terhadap pihak yang diduga menerima suap, SWM dan BNL, adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, lanjut Basaria, pihak pemberi suap BHK dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.




 AGEN JUDI ONLINE TERBESAR




Kabar Simpang Siur, Benarkah Ada Oknum Polda Jatim Terlibat Dalam Kasus Vanessa Angel ?


Berita Pokerintan, Satu hal yang sering jadi pertanyaan ketika mengikuti kelanjutan kasus prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel, yaitu keberadaan Rian, sosok yang disebut-sebut sebagai pemesan jasa Vanessa. Namun, sampai persidangan berlangsung beberapa kali, sosok Rian masih belum muncul, bahkan surat panggilan dikembalikan karena alamat yang tidak jelas. 
Belakangan, pihak Vanessa menemukan bukti baru yang memperkuat sosok misterius ini dan menyebut kasus ini sebenarnya rekayasa polisi. Berikut rangkuman fakta yang sebenarnya:

Kuasa Hukum Temukan Kejanggalan, Muncul Sosok Bernama Herlambang


Tim kuasa hukum Tentri Novanta, muncikari dalam kasus ini menemukan kejanggalan dalam kasus yang menjerat kliennya. Robert, kuasa hukum Tentri, menyebutkan ada perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta. Di dalam surat dakwaan, sosok Dhani disebut menransfer uang Rp80 juta kepada Tentri, tapi dalam rekening koran ditemukan nama Herlambang sebagai penransfer. Agar kasusnya jelas, Robert pun memaksa jaksa untuk menghadirkan sosok Rian Subroto.

Milano Lubis, pengacara Vanessa, juga menemukan kejanggalan yang sama. Lebih jauh lagi, Milano menyebutkan bahwa yang menransfer merupakan oknum dari Polda Jatim. Hal inilah yang mendasari Milano menyebut kasus ini adalah rekayasa.

Terkait adanya dugaan rekayasa kasus, pihak Vanessa, melalui pengacarnya, berencana untuk melaporkan oknum dan pihak terkait ke Polda Jatim.

Kuasa Hukum Pertanyakan Sosok Rian, Fotonya Berbeda


Hingga saat ini, sosok Rian masih jadi misteri. Tim kuasa hukum juga menemukan kejanggalan lain yaitu foto Rian di BAP berbeda dengan sosok yang kepergok bersama Vanessa saat ditangkap. Pihak pengacara pun mendesak agar sosok Rian segera dimunculkan.

Sebut Kasus Rekayasa, Pengacara Imbau Agar Vanessa Tidak Dipenjara


Penemuan terbaru tim pengacara soal sosok HH yang menransfer ke rekening muncikari, dan disebut Milano sebagai oknum polisi, membuat tim kuasa hakim mengimbau agar Vanessa tidak dipenjara. Selain itu, Milano juga menyampaikan kejanggalan lain karena pihak hotel tidak mau memberikan rekaman CCTV saat Vanessa ditangkap.

Sosok HH Disebut Sering Tertangkap Kamera, Dugaan Rekayasa Makin Kuat


Lebih jauh lagi, Milano menyebut sosok HH sebagai oknum Polda Jatim karena sosoknya akrab tersorot kamera saat polisi membeberkan soal kasus ini. Selain itu, dugaan adanya rekayasa ini semakin kuat, bahkan mulai dari penjemputan Vanessa. 

Polda Jatim Bantah Adanya Rekayasa Kasus Vanessa Angel


Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menampik semua tudingan tersebut. Barung menyebut semua tuduhan itu tidak benar. Bahkan, Barung siap menerima jika tim Vanessa akan melaporkan adanya rekayasa ini. Jika HH benar oknum polisi, timnya siap untuk mengusut.




 AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA


Monday, April 29, 2019

PT Antam Luncurkan Produk Emas Batangan Gift Series


Berita Pokerintan, PT Aneka Tambang Tbk melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia meluncurkan produk emas batangan Gift Series pada pekan lalu di Jakarta.
Produk emas Gift Series akan memberikan alternatif lain bagi pelanggan yang hendak memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat saat momen spesial, misalnya pernikahan, peringatan ulang tahun dan momen bahagia lainnya.
Hadiah emas memiliki nilai tersendiri karena dikenal sebagai salah satu instrumen investasi.
Direktur Niaga PT Antam Aprilandi H. Setia mengatakan ada tiga keunggulan produk Gift Series yakni desain menarik, standar internasional London Bullion Market Association dan tingkat keamanan tinggi.
"Peluncuran produk emas Gift Series ini juga merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah produk emas Logam Mulia," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (29/4).
Dia menuturkan ada lima produk emas Gift Series yang saat ini dipasarkan yaitu Gift Card Congratulations, Gift Card Selamat, Gift Card Wedding Ring, Gift Card Wedding Pink dan Gift Card With Love dengan varian berat emas 0,5 gram dan 1 gram serta kemurnian emas 99,99 persen.
Harga jual emas produk itu menggunakan penetapan single price yakni saat satu harga untuk semua Butik Emas Logam Mulia. Dengan desain yang menarik, kata Aprilandi, pelanggan bisa memberikan kesan dan nilai yang berbeda melalui emas Gift Series kepada keluarga dan koleganya.
UBPP Logam Mulia adalah satu-satunya pabrik pemurnian emas di Indonesia yang memiliki akreditasi Good Delivery List Refiner di London Bullion Market Association (LBMA). Hal ini memberikan tingkat akuntabilitas produk emas yang tinggi di mata pelanggan.
Sedangkan tingkat keamanan tinggi ditunjukkan dengan kemasan emas yang menyatu dengan sertifikat berbentuk kartu seukuran ATM dan dilengkapi dengan amplop serta kartu ucapannya. Sertifikat tersebut memiliki fitur keamanan berupa pola logo Antam yang hanya dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet.



Harga Tiket Pesawat Selangit, BUMN dan KPPU Dituntut Kontribusinya


Berita Pokerintan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk ambil bagian dalam persoalan harga tiket pesawat yang tinggi. Sebelumnya, sengkarut tarif tiket pesawat ini juga membuat Menhub meminta bantuan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Budi Karya, kedua lembaga itu harus ikut 'turun tangan' karena memiliki peran dalam industri ini. Kementerian BUMN merupakan pemegang saham dari beberapa maskapai nasional yang tarif tiket pesawatnya ikut melambung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia.
Sementara, KPPU merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan menindak dugaan penguasaan pasar atau monopoli. KPPU juga lembaga yang mengawasi persaingan yang tidak sehat alias kartel dalam suatu industri.
"Kementerian BUMN dan KPPU harus concern juga dan kami ada empati terhadap kebutuhan tarif yang terjangkau," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/4).
Meski begitu, Budi Karya enggan 'blak-blakan' lebih jauh soal perlunya keterlibatan dari dua lembaga pada sengkarut tarif tiket pesawat ini. "Jangan saya yang ngomong," tutur dia.
Di sisi lain, Budi Karya mengatakan belum ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keharusan tarif tiket pesawat untuk turun. Meski, ia mengatakan hal ini sudah sempat mendapat perhatian dari kepala negara.
Lebih lanjut Budi bilang kementeriannya masih terus mengkaji soal pengenaan subpricedan evaluasi tarif batas atas bagi tiket pesawat. "Tapi kami kan tidak mau ada damage(merusak ekosistem pasar). Kalau ke badan usaha kami lakukan, nanti mereka tidak punya daya saing. Di negara lain tidak ada juga regulasi tentang tarif," ungkapnya.
Tak ketinggalan, Budi lagi-lagi mengimbau agar para maskapai nasional memikirkan lagi tarif tiket pesawat yang diberikan ke pasar dan dampaknya bagi keseluruhan ekosistem penerbangan.