Berita Pokerintan, Dewan Keamanan (DK) PBB telah resmi menetapkan Indonesia sebagai anggota tidak tetap periode 1 Januari 2019-31 Desember 2020. Sebagai tanda peresmian, Wakil Tetap RI pada markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat (AS), Duta Besar Dian Triansyah Djani telah memancangkan bendera merah putih pada Selasa (2/1). Keanggotaan Indonesia ini merupakan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya menempati posisi sama pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Sebelum terpilih, Indonesia mendapat banyak dukungan dari berbagai negara. Pada saat pemilihan anggota DK PBB yang diikuti seluruh negara anggota PBB pada Juni 2018, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.
“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia," kata Triansyah Djani seperti dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri, Kamis (3/1).
Selain Indonesia, ada empat negara lainnya yang secara resmi memulai keanggotaan pada periode yang sama yaitu Belgia, Jerman, Republik Dominika, dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut akan menggantikan negara anggota tidak tetap DK PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu; Bolivia, Ethiopia, Belanda, Kazakhstan, dan Swedia.
Sejak 1 Januari 2019, Triansyah Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terkait terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267. Selain itu, Triansyah juga akan memimpin Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.
Di antara 15 anggota DK PBB selama kurun waktu 2019-2020, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar Misi Keamanan PBB. Karenanya Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektivitas misi perdamaian PBB. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya yang tertuang dalam Piagam PBB.
No comments:
Post a Comment