Saturday, November 16, 2019

Sejumlah Terduga Teroris Terkait Bom Medan Dibekuk di Sumatera Utara dan Aceh


Berita Pokerintan, Tim Densus 88 Mabes Polri meringkus 18 terduga teroris di sejumlah titik di Sumatera Utara dan Aceh. Belasan orang itu diduga terkait dengan aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (13/11) lalu.
Beberapa dari belasan yang ditangkap tim densus itu diduga sebagai perakit bom.
"Hingga hari ini total yang kita amankan ada 18 orang. Di antaranya ada diringkus di Aceh 3 orang, Hamparan Perak 3 orang, Jermal 2 dan sejumlah titik lainnya," kata Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto, Sabtu (16/11) malam.
Ia mengatakan pada malam ini belasan tersangka tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Mako Brimob, Medan.
"Ketiganya [yang diamankan di Hamparan Perak] jaringan kasus peledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan," kata Agus saat ditemui di RS Bhayakangkara, Medan sebelumnya.
"Tersangka diperiksa di Mako Brimob dan penahanannya dilakukan di Mapolda Sumut. Ini juga satu rangkaian dengan yang ditangkap di Aceh," sambungnya.
Agus mengatakan tiga tersangka tersebut--A, K, dan P-- merupakan rekan dari RMN. Mereka, sambungnya, diduga ikut merakit bom yang digunakan RMN meledakkan diri di Mapolrestabes Medan.
"Mereka merakit [bom] selama ini," ujar Agus.
"Ketiganya berupaya kabur dan menusuk anggota kita. Dua terduga terpaksa ditembak mati. Sementara satunya sempat kabur, tapi sudah diamankan petugas," papar Agus.
Akhirnya, sambung dia, petugas pun melakukan tindakan dengan menembak di bagian dada dan kaki. Jenazah dua terduga teroris itu lalu dievakuasi ke RS Bhayangkara Medan.
"Sedangkan satu tersangka berhasil diamankan dan kini dalam proses pemeriksaan," ungkap Agus.
Dalam rangkaian operasi penangkapan itu, tim gabungan Densus 88 Mabes Polri dan Polda Sumut juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dari penggeledahan, tim Densus 88 berhasil mengamankan rangkaian bom yang dibuang di Sicanang, Belawan dan bahan-bahan peledak.
"Ada barang-barang yang kita amankan di antaranya senjata api, senjata tajam, rangkaian bom, bahan-bahan yang sudah siap diracik yang diamankan di salah satu lokasi," jelasnya.
Diketahui, Rabu (13/11/2019) pagi pukul 08.45 WIB lalu, terjadi ledakan di Mapolrestabes Medan. Sebelum terjadi ledakan, seorang laki-laki terekam video pengawas (CCTV) menggunakan jaket pengemudi ojek daring, terlihat di halaman Mapolrestabes Medan. Ia mendekati para petugas polisi yang baru saja apel di Mapolrestabes Medan. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan bom bunuh diri.
Pelaku bom bunuh diri itu kemudian diketahui identitasnya sebagai RMN, 24.
Bom Mapolrestabes Medan itu juga mengakibatkan 6 korban terluka: 4 polisi, 1 pegawai harian lepas (PHL) di lingkungan markas polisi tersebut, dan 1 warga sipil.

Friday, November 15, 2019

Menkopolhukam : Urusan Rizieq Shihab Dengan Pemerintah Arab Saudi Diluar Rana Pemerintah


Berita Pokerintan, PEMERINTAH tidak akan mencam­puri urusan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan pemerintah Arab Saudi. Rizieq dimin­ta menyelesaikan masalahnya sendiri.
“Itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi. Kan kita tidak tahu ma­salahnya. Mau ngurus apa?” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Ja­karta, kemarin.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak pernah melarang Rizieq kem­ba­li ke Indonesia. Kepastian itu juga sudah dimintai konfirmasinya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Mahfud juga mengaku telah menerima surat yang diklaim berisi pencekalan Rizieq. Surat itu dikirim kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, dari Imigrasi Arab Saudi. Alasan pencekalan tersebut ialah faktor keamanan.
Namun, dalam surat itu tidak dijelaskan alasan keamanan yang dimaksud. Artinya, Rizieq berurusan secara pribadi dengan Arab Saudi. “Yang gitu-gitu tidak bisa dijadikan alat untuk nego bagi pe­merintah kita. Yang harus nego dia sen­diri,” imbuh Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku tidak mengetahui masalah Rizieq karena denda overstay atau waktu izin tinggal yang telah habis sejak 21 Juli 2018. Seharusnya, kata dia, masalah denda overstay bukan jadi persoalan bagi Rizieq.
Mahfud mengaku siap membantu jika masalah denda overstay menjadi halang­an Rizieq pulang ke Tanah Air. Dia pun mengimbau Rizieq menyerahkan surat asli yang berisikan pencekalan jika ingin dibantu. “Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp110 juta.”
Kabar pencekalan Rizieq mencuat se­­telah video yang diunggah di kanal te­­le­visi FPI beredar. Dalam video itu, Ri­­zieq mengaku dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementeri­an Hukum dan HAM, Ronny Franky Som­pie pun telah  membantah tudingan Rizieq. Ia mengingatkan UU No 6/2011 ten­tang Keimigrasian menyatakan setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.
“Jadi, kepada Habib Rizieq, Direktorat Imigrasi belum pernah menerbitkan su­rat untuk menolak atau menangkal ma­­suk ke Indonesia sampai saat ini,” ung­­kap Ronny.
 AGEN JUDI POKER ONLINE AMAN TERPERCAYA

Friday, October 4, 2019

Berapa Angka Gaji Anggota Dewan?


Berita Pokerintan, Berapa gaji anggota DPR? Pertanyaan ini muncul di media sosial Twitter setelah pelantikan para wakil rakyat periode 2019-2024, Selasa (1/10). Ada yang ingin tahu, apa saja komponen gaji dan tunjangan yang wakil rakyat terima setiap bulan.
Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan mengatakan, wajar jika masyarakat tertarik ingin mengetahui besaran gaji anggota DPR. Salah satunya, karena selama ini melihat kampanye yang calon anggota DPR lakukan yang memakan dana besar.
“Sebagian besar anggota DPR yang duduk di DPR dari parpol, ketika masuk ke sana dan melakukan kampanye pemilu juga besar biayanya. anggarannya tidak sedikit. Masyarakat ingin tahu, perbandingannya dengan mereka terima (gaji) gimana,” ujar Gurnadi.
Pada periode 2019-2024, total ada 575 anggota DPR RI yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai pebisnis hingga kalangan artis. Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR mengacu pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015.
Berdasarkan perincian yang Seknas FITRA sarikan pada 2017, gaji seorang anggota DPR sekitar Rp 60 juta per bulan. Seperti apa perinciannya?
Berikut perincian gaji anggota DPR:
  • Gaji Pokok = Rp 4.200.000
  • Tunjangan Istri (10% GP) = Rp 420.000
  • Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP) = Rp 168.000
  • Uang sidang / Paket = Rp 2.000.000
  • Tunjangan Jabatan = Rp 9.700.000
  • Tunjangan Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan
  • Tunjangan PPh Pasal 21= Rp 2.699.813
  • Penerimaan lain
      • Tunjangan Kehormatan: Rp 5.580.000
      • Tunjangan Komunikasi Intensif = Rp. 15.554.000
      • Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran = Rp 3.750.000
      • Bantuan Langganan Listrik dan Telepon = Rp 7.700.000
      • Asisten Anggota = Rp. 2.250.000
      • Fasilitas kredit mobil Rp 70 juta/ orang per periode
      • Biaya Perjalanan:
      • Uang harian:
      • a. Daerah tingkat I (per hari) = Rp 500.000
      • b. Daerah Tingkiat II (per hari ) = Rp 400.000
      • Uang representasi:
      • a. Daerah tingkat I (per hari) = Rp 400.000
      • b. Daerah tingkat II (per hari ) = Rp 300.000
      • Rumah Jabatan Anggaran (RJA) pemeliharaan:
      • a. RJA Kalibata, Jakarta Selatan (per tahun) = Rp 3.000.000
      • b. RJA Ulujami, Jakarta Barat (per tahun ) = Rp 5.000.000
      • Uang Pensiunan (60% dari Gaji pokok) Rp 2.520.000
      • Dari perincian di atas, besaran gaji anggota DPR RI sekitar Rp 66.141.813.
      •  AGEN JUDI POKER ONLNE AMAN TERPERCAYA

      Tuesday, October 1, 2019

      Puan Maharani Terpilih Sebagai Ketua DPR Periode 2019-2024


      Berita Pokerintan, MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Ia meyakini pengalaman Puan bisa membantu dalam menjalani perannya sebagai Ketua DPR perempuan pertama selama sejarah.
      "Saya yakin dengan pengalaman Ibu Puan selama ini, baik sebagai Menko PMK, anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dan Pimpinan DPP PDIP, akan membawa angin segar terhadap lembaga DPR RI dengan menjalankan fungsinya di dalam kebijakan pengambilan keputusan politik, anggaran, politik legislasi, dan fungsi pengawasan secara konstitusional. Dengan posisi ini, saya yakin mampu diperankan oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua dan wakil ketua DPR lainnya," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/10).
      Puan merupakan Ketua DPR RI perempuan pertama selama 74 tahun Indonesia merdeka. Ia optimistis dengan keterwakilan perempuan di parlemen, Puan dapat mengimplementasikan Pancasila dalam setiap kebijakannya.
      "Yang membanggakan, Ibu Puan tercatat sebagai Ketua DPR RI wanita pertama selama 74 tahun NKRI, dan saya optimis implementasi Pancasila akan tercermin dalam setiap pengambilan keputusan politik pembangunan di dalam lembaga DPR RI," pungkasnya.
       AGEN JUDI POKER ONLINE AMAN TERPERCAYA

      Monday, September 30, 2019

      Ribuan Massa Demonstran Blokade Jalan Palmerah Utara


      Berita Pokerintan, Kerusuhan massa di jalan layang (flyover) Slipi Petamburan, Jakarta Barat meluas hingga ke sepanjang Jalan Palmerah Utara, Senin (30/8) malam sejak pukul 20.30 WIB.
      Dari pantauan, situasi makin memanas setelah aparat kepolisian memukul mundur massa hingga massa kocar kacir menyerbu Jalan Palmerah Utara. 
      Membalas tindakan aparat, massa membakar kayu di sepanjang Jalan Palmerah Utara. Terdapat empat titik api, sehingga Jalan Palmerah Utara tak bisa dilalui sama sekali oleh kendaraan.
      Pukul 21.28 WIB, situasi semakin memanas. Ratusan orang berlarian menyelamatkan diri menuju Jalan Palmerah Utara III, persis di samping kantor IDN Times. Massa berteriak di tengah suara letusan gas air mata dan kembang api. Massa juga memadati SPBU Palmerah Utara yang sudah tutup sejak sore hari.

      Tuesday, August 27, 2019

      Kedubes Malaysia Dikepung Ribuan Ojek Online Terkait Ucapan Bos Taksi


      Berita Pokerintan, Kata-kata seorang pria Malaysia soal ojek online viral di media sosial. Pria yang kabarnya bos sebuah perusahaan taksi di Malaysia itu menyebut bahwa ojek online hanya untuk di negara miskin seperti di Indonesia.
      Ucapan pria Malaysia itu mendapat respons dari persatuan para pengemudi ojek online di Indonesia. Mereka berencana akan melakukan unjuk rasa mengepung Kedubes Malaysia di kawasan Kuningan, Jakarta, pada 3 September mendatang.

      "Jika tidak ada klarifikasi dari Dubes Malaysia di Jakarta dan permohonan maaf dari bos taksi di Malaysia dalam video yang merendahkan martabat kami, maka kami driver ojek online se-Indonesia akan kepung Kedubes Malaysia di Jakarta dan konjen-konjen Malaysia di seluruh NKRI," kata Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/9).
      Igun menjelaskan, ucapan pria Malaysia itu dianggap meresahkan karena merendahkan profesi ojek online.
      "Ucapan dia juga menghina rakyat Indonesia," ujar Igun.

      Mahasiswa Papua di Surabaya Mendesak Referendum Lepas Garuda


      Berita Pokerintan, Para penghuni Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya memasang dua spanduk baru di depan asrama mereka. Spanduk tersebut dipasang usai insiden pengusiran terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (27/8).
      Spanduk yang terbentang di gerbang dan pagar asrama tersebut bertuliskan 'Lepas Garuda' dan 'Referendum is Solution'. Kedua spanduk tersebut terpasang usai Lukas meninggalkan lokasi.
      Menanggapi hal itu, Lukas pun tak mau berkomentar banyak. Dia menegaskan persoalan referendum adalah urusan negara. Lukas menegaskan tak mau turut campur dalam ranah tersebut.
      "Negara yang memutuskan seperti itu. Referendum bukan saya, itu urusan negara," tegas Lukas.
      "Papua tetap bagian Indonesia," tegas Lukas.
      Terkait desakan referendum, Lukas mengakui hal itulah yang selama ini kerap digaungkan masyarakat di Papua. Lukas pun mengaku telah mengonsultasika hal ini ke Presiden Joko Widodo.
      "Itu kan yang selama ini kami terima. Kita sedang upaya. Saya sudah lapor ke Pak Jokowi. Jokowi adalah kepala negara itu (referendum) adalah (urusan) kepala negara," kata dia.
      Sebelumnya, Rombongan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe ditolak oleh mahasiswa Papua di asrama jalan kalasan Surabaya.
      Lukas tiba di depan asrama sekira pukul 17.45 WIB, seusai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (27/8).
      "Baca ini, baca ini baca, bisa baca atu tidak," teriak puluhan mahasiswa dari dalam asrama.

       AGEN JUDI POKER ONLINE AMAN TERPERCAYA